PEDOMAN ADMINISTRASI ORGANISASI GmnI

1 05 2011

PEDOMAN ADMINISTRASI ORGANISASI

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

PRESIDIUM

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

(GMNI)

Sekretariat : Jl. Tebet Timur Dalam IXB/14 Jakarta Selatan (021-8303312)

PEDOMAN PRESIDIUM

Nomor: 01/PP/Pres-GMNI/V/2001

TENTANG

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Presidium GMNI mengenai internal organisasi, maka dipandang perlu untuk melakukan pembenahan administrasi organisasi di seluruh jajaran GMNI yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi obyektif organisasi, sehingga dapat dijadikan landasan yuridis organisasi. Adapun kelengkapan administrasi yang akan diatur dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

1.      Kop Kertas (Surat)

2.      Penomoran Surat

3.      Nomor Anggota

4.      Dst

1.  KOP SURAT

Format pembuatan dan penulisan kop (kepala) surat akan diatur dengan ketentuan menurut hirarki struktur organisasi, yaitu:

A.     Presidium

Lambang GMNI diletakan di sebelah atas kertas

Dibawah lambang GMNI tertuliskan:

Baris 1   : Presidium

Baris 2   : Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

Baris 3   : (GMNI)

B.     Koordinator Daerah

Lambang GMNI diletakan di sebelah pojok kiri atas kertas

Disebelah kanan lambang GMNI tertulis:

Baris 1   : Koordinator Daerah

Baris 2   : Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

Baris 3   : (GMNI)

Baris 4   : Wilayah yang dimaksud

C.     Dewan Pimpinan Cabang

Lambang GMNI diletakan di sebelah pojok kiri atas kertas

Disebelah kanan lambang GMNI tertulis:

Baris 1   : Dewan Pimpinan Cabang

Baris 2   : Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

Baris 3   : (GMNI)

Baris 4   : Wilayah yang dimaksud

D.     Komisariat

Lambang GMNI diletakan di sebelah pojok kiri atas kertas

Disebelah kanan lambang GMNI tertulis:

Baris 1   : Nama  Komisariat

Baris 2   : Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

Baris 3   : (GMNI)

Baris 4   : Cabang yang bersangkutan

2. PENOMORAN SURAT

Format pembuatan dan penomoran surat akan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

A.     Surat ke dalam

Surat ke dalam di beri kode A dengan pengertian proses surat-menyurat yang ditujukan ke dalam lingkungan internal masing-masing tingkatan organisasi dengan ketentuan sebagai berikut:

A.1.  Presidium

Nomor urut surat/kode surat/Pres-GMNI/Bulan/Tahun

A.2.  Koordinator Daerah

Nomor urut surat/kode surat/Korda-Wilayah yang dimaksud (bisa disingkat)/Bulan/Tahun

A.3.  Dewan Pimpinan Cabang

Nomor urut surat/kode surat/DPC.GMNI wilayah yang dimaksud (bisa disingkat)/Bulan/Tahun

A.4.  Komisariat

Nomor urut surat/kode surat/Nama komisariat/GMNI.Cabang yang dimaksud (bisa disingkat)/Bulan/Tahun

B.     Surat ke luar

Surat keluar diberi kode B. Surat keluar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

B.1.  Surat Keluar Internal

Surat Keluar Internal diberi kode (B-Int) dengan pengertian surat menyurat tersebut ditujukan keluar lingkungan internal masing-masing tingkatan organisasi yang kemudian diatur sebagai berikut:

B.1.1. Presidium

Nomor urut surat/B-Int/Pres-GMNI/Bulan/Tahun

B.1.2. Koordinator Daerah

Nomor urut surat/B-Int/Nama Korda (bisa disingkat)/Bulan/Tahun

B.1.3. Dewan Pimpinan Cabang

Nomor urut surat/B-Int/Nama DPC (bisa disingkat)/Bulan/Tahun

B.1.4. Komisariat

Nomor urut surat/B-Int/Nama Komisariat/Cabang yang bersangkutan (bisa disingkat)/Bulan/Tahun

B.2.  Surat Keluar Eksternal

Surat Keluar Eksternal diberi kode (B-Eks) dengan pengertian surat menyurat tersebut ditujukan keluar lingkungan eksternal masing-masing tingkatan organisasi yang kemudian diatur sebagai berikut:

B.2.1. Presidium

Nomor urut surat/B-Eks/Pres-GMNI/Bulan/Tahun

B.2.2. Koordinator Daerah

Nomor urut surat/B-Eks/Nama Korda (bisa disingkat)/Bulan/Tahun

B.2.3. Dewan Pimpinan Cabang

Nomor urut surat/B-Eks/Nama DPC (bisa disingkat)/Bulan/Tahun

B.2.4. Komisariat

Nomor urut surat/B-Eks/Nama Komisariat/Cabang yang Bersangkutan (bisa disingkat)/Bulan/Tahun

Khusus untuk surat keluar dan surat masuk, penomorannya berurutan.

C.     Surat Keputusan

C.1. Presidium

Nomor urut surat / SK / Pres-GMNI /Bulan / Tahun

C.2. Koordinator Daerah

Nomor urut surat / SK / Korda-Wilayah yang dimaksud  (bisa disingkat) / Bulan /Tahun

C.3. Dewan Pimpinan Cabang

Nomor urut surat / SK / DPC.GMNI.Wilayah yang dimaksud (bisa disingkat) /Bulan / Tahun

C.4  Komisariat

Nomor urut surat / SK / Nama komisariat /GMNI.Cabang yang bersangkutan  (bisa disingkat) / Bulan / Tahun

D.     Instruksi

D.1. Presidium

Nomor urut surat / Ins / Pres-GMNI /Bulan / Tahun

D.2. Koordinator Daerah

Nomor urut surat / Ins / Korda-Wilayah yang dimaksud  (bisa disingkat) / Bulan / Tahun

D.3. Dewan Pimpinan Cabang

Nomor urut surat / Ins / DPC.GMNI.Wilayah yang dimaksud (bisa disingkat) / Bulan / Tahun

D.4  Komisariat

Nomor urut surat / Ins / Nama komisariat /GMNI.Cabang yang    bersangkutan  (bisa disingkat) / Bulan / Tahun

E.     Pedoman

E.1. Presidium

Nomor urut surat / PP / Pres-GMNI /Bulan / Tahun

E.2. Koordinator Daerah

Nomor urut surat / PKd / Korda-Wilayah yang dimaksud (bisa disingkat) / Bulan / Tahun

E.3. Dewan Pimpinan Cabang

Nomor urut surat / PC / DPC.GMNI.Wilayah yang dimaksud (bisa disingkat) / Bulan / Tahun

E.4  Komisariat

Nomor urut surat / PK / Nama komisariat /GMNI.Cabang yang bersangkutan (bisa disingkat) / Bulan / Tahun

F.      Rekomendasi

F.1. Presidium

Nomor urut surat / Rekom / Pres-GMNI /Bulan / Tahun

F.2. Koordinator Daerah

Nomor urut surat / Rekom / Korda-Wilayah yang dimaksud (bisa disingkat)/ Bulan / Tahun

F.3. Dewan Pimpinan Cabang

Nomor urut surat / Rekom / DPC.GMNI.Wilayah yang dimaksud (bisa disingkat) / Bulan / Tahun

F.4  Komisariat

Nomor urut surat / Rekom / Nama komisariat / GMNI.Cabang yang bersangkutan (bisa disingkat) / Bulan / Tahun

3. NOMOR ANGGOTA

Dalam rangka tertib administrasi serta perlunya pendataan anggota melalui pembuatan Kartu Tanda Anggota yang akan dilaksanakan oleh masing-masing jajaran DPC GMNI di seluruh Indonesia, maka dipandang penting dalam pembuatan Kartu Tanda Anggota tersebut dibakukan penomorannya.

Adapun penomorannya adalah sebagai berikut:

=DPC.GMNI.(Kota/ Kabupaten yang bersangkutan –bisa disingkat-)/ Nomor     Komisariat/ Tahun Mengikuti Kaderisasi/ Nomor

Anggota

Keterangan :

-Nomor Komisariat adalah nomor dari komisariat yang ada dalam satu wilayah Cabang GMNI, hal mana penomorannya ditentukan oleh DPC yang dimaksud berdasarkan abjad.

Nomor Anggota adalah nomor yang diperoleh setiap kader setelah mengikuti proses kaderisasi.    Awalan dari penomoran ini selalu berubah (dimulai dari angka satu (1) ) dalam setiap tahun kaderisasi diadakan.

Contoh:

Nomor KTA: DPC.GMNI.Ambon/ V/1999/ 23

Demikan Pedoman Presidium ini dibuat dalam rangka melaksanakan tertib administrasi demi terwujudnya efektifitas kinerja organisasi. Adapun beberapa hal yang belum diatur dan atau masih memerlukan penjelasan akan ditentukan dan atau dijelaskan lebih lanjut oleh Presidium sebagai pimpinan tertinggi organisasi sebagaimana diatur AD/ ART GMNI.

Jakarta, 19 Mei 2001

PRESIDIUM

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

(GMNI)

ttd

SONNY T. DANAPARAMITA

Sekretaris Jenderal


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: